Manggarai Barat – Keselamatan dan keamanan menjadi fondasi utama dalam meningkatkan daya saing destinasi pariwisata nasional. Namun, tantangan terlihat dari peringkat safety and security Indonesia yang masih berada di posisi ke-54 berdasarkan Travel & Tourism Development Index (TTDI) 2024 serta meningkatnya insiden kecelakaan pariwisata sebesar 28,57% pada tahun 2025.
Sebagai salah satu Destinasi Prioritas, jumlah kunjungan wisatawan di Labuan Bajo melonjak secara signifikan dari 60.439 orang pada tahun 2021 menjadi 476.566 orang pada tahun 2025. Kondisi ini menegaskan urgensi penguatan tata kelola risiko yang terintegrasi untuk mendukung pariwisata yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan seiring dengan adanya peningkatan kunjungan wisatawan.
Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkolaborasi dengan PT Jasaraharja Putera menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pilot Project Labuan Bajo bertema “Penguatan Tata Kelola Risiko melalui Pengembangan Ekosistem Asuransi Pariwisata untuk Membangun Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan di Labuan Bajo”. Kegiatan yang dilaksanakan di Golo Mori Convention Center, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur ini, merupakan langkah strategis dalam merumuskan model pengelolaan risiko pariwisata yang terintegrasi dan dapat direplikasi secara nasional .
Dalam diskusi yang dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta perwakilan dari Asian Development Bank, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PPN/ Bappenas, Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, perwakilan BUMN, pelaku usaha pariwisata, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, dibahas beragam isu strategis, seperti kondisi eksisting pariwisata Labuan Bajo, tantangan perlindungan risiko, hingga peluang pengembangan skema asuransi yang adaptif dan inklusif.
Langkah ini merupakan pengejawantahan amanah UU Kepariwisataan serta Peraturan Menteri Pariwisata No.6 Tahun 2025 yang memberikan klasifikasi usaha berdasarkan berbagai tingkatan risiko. Pemerintah tahun ini menaruh perhatian mendalam terhadap langkah penciptaan keamanan dan kenyamanan wisata, sebagaimana diutarakan oleh Menteri Pariwisata saat Jumpa Pers Akhir Tahun 2025 yang lalu.
Dalam sambutan pembukaannya, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, menekankan bahwa pengembangan ekosistem asuransi pariwisata adalah langkah konkret dalam menjalankan UU maupun Permenpar tersebut di atas. Deputi Dida juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, industri, dan otoritas setempat di Labuan Bajo menjadi prasyarat terciptanya upaya inklusif untuk memastikan wisata yang aman dan berkualitas di Labuan Bajo.
Mendukung pernyataan Deputi Dida, Sekretaris Daerah Manggarai Barat menekankan pentingnya kehadiran sebuah ekosistem yang bisa menjamin keamanan dan kenyamanan wisata di Labuan Bajo sebagai daya ungkit untuk meningkatkan kualitas destinasi maupun industri wisata di wilayah ini. Sekretaris Daerah juga memberikan apresiasi kepada PT Jasaraharja Putera atas komitmen yang diberikan untuk memperkuat supply chain dan ekosistem pariwisata di Labuan Bajo melalui skema asuransi wisata.
Apresiasi dari Pemerintah Daerah tersebut merupakan respon terhadap langkah konkret PT Jasaraharja Putera, sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Haris sebagai Direktur Utama, yang menegaskan kesiapan perusahaan untuk memperkuat literasi risiko bagi pelaku industri, serta mengembangkan produk asuransi yang adaptif sesuai karakteristik destinasi ”Dengan semangat melayani sepenuh hati, kami berkomitmen menghadirkan perlindungan yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat dan wisatawan” Ujarnya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) serta Penandatanganan Kerja Sama (PKS) dalam rangka memperkuat pengelolaan risiko sektor pariwisata serta menghadirkan perlindungan asuransi public liability yang komprehensif antara PT Jasaraharja Putera dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang dikakukan langsung Oleh Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris dan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Fransiskus Sales Sodo dengan disaksikan oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Dida Gardera, beserta para undangan yang hadir.
Penandatanganan MoU ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen bersama dalam menghadirkan solusi perlindungan yang komprehensif, khususnya dalam sektor pariwisata.
Selanjutnya, FGD ini merupakan sarana untuk menghasilkan rekomendasi yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk regulasi untuk memperkuat tata kelola risiko melalui pengembangan skema asuransi yang inklusif dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya pelaku usaha wisata, perbankan, dan juga wisatawan. Melalui FGD ini, Labuan Bajo diharapkan menjadi pilot project yang dapat direplikasi secara lebih luas pada destinasi prioritas lainnya.
