Fraksi Partai Golkar MPR RI bersama sejumlah pemangku kepentingan mendorong percepatan pembentukan Undang-Undang Obligasi Daerah sebagai instrumen alternatif pembiayaan pembangunan dan penguatan kemandirian fiskal pemerintah daerah.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mengatakan proses penyusunan naskah akademis UU Obligasi Daerah saat ini terus berjalan dan diharapkan segera terealisasi. Menurutnya, regulasi tersebut penting agar daerah tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat seperti DAU dan DAK.
Mekeng menyebut obligasi daerah nantinya difokuskan untuk proyek-proyek produktif seperti pelabuhan, rumah sakit, pengelolaan air, pengelolaan sampah, hingga infrastruktur strategis lain yang memiliki studi kelayakan jelas dan mampu menghasilkan pendapatan. Ia juga mengusulkan adanya satu atau dua daerah sebagai pilot project penerbitan obligasi daerah agar dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
Dukungan terhadap pembentukan UU Obligasi Daerah juga datang dari Kementerian Dalam Negeri, Otoritas Jasa Keuangan, akademisi, hingga Badan Pemeriksa Keuangan. Mereka menilai obligasi daerah dapat menjadi solusi alternatif pembiayaan pembangunan yang lebih berkelanjutan, akuntabel, dan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.
Dikutip dari antaranews.com
