Pemerintah terus memperkuat Program Percepatan 3 Juta Rumah dengan berbagai skema insentif dan stimulus untuk sektor perumahan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan program ini bertujuan menyediakan rumah layak bagi masyarakat dengan biaya terjangkau.
Tahun ini, pemerintah menyiapkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 350 ribu rumah, serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 45 ribu rumah guna meningkatkan kualitas hunian. Selain itu, program kredit massal perumahan ditargetkan mencapai 50 ribu unit hingga Desember 2025.
Dukungan pemerintah juga hadir melalui Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga Rp2 miliar bagi sektor properti dengan nilai hingga Rp5 miliar, sehingga beban awal pembeli rumah pertama dapat berkurang.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menambahkan pembangunan rumah susun berbasis aset negara akan disewakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kota besar, memanfaatkan lahan milik pemerintah.
Program ini memiliki dampak ekonomi yang luas. Setiap pembangunan rumah menyerap 4–5 tenaga kerja, sehingga pembangunan 350 ribu rumah bisa menciptakan 1,4 hingga 1,7 juta lapangan kerja. Ekosistem perumahan juga mendorong sektor material dan logistik, mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian nasional.
Dikutip dari RRI.co.id
