Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen) untuk memperluas layanan pendidikan inklusif di berbagai daerah. Upaya ini bertujuan memastikan seluruh anak Indonesia, termasuk yang berkebutuhan khusus, mendapatkan akses pendidikan yang setara.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, menegaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan fondasi penting dalam pembangunan bangsa. Menurutnya, sistem pendidikan harus mampu menjangkau semua anak tanpa diskriminasi, dengan dukungan tenaga pendidik yang terlatih.
Ia mengapresiasi program pelatihan guru inklusif yang digelar pemerintah, namun menyoroti masih adanya tantangan berupa keterbatasan sarana dan prasarana di sejumlah daerah. Selain itu, kurikulum dan sistem penilaian juga dinilai perlu disesuaikan agar dapat mengakomodasi kebutuhan siswa secara optimal serta mencegah perundungan di lingkungan sekolah.
Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menyebut sebanyak 889 guru telah mengikuti pelatihan tahap awal. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 2.600 guru dari 25 provinsi hingga akhir tahun, yang nantinya akan berperan sebagai penggerak pendidikan inklusif di daerah masing-masing.
Dikutip dari RRI.co.id
