Pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp295 triliun pada 2026 untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dari total tersebut, Rp10 triliun dialokasikan khusus bagi pembiayaan UMKM ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah terus memperkuat pemberdayaan UMKM melalui pembangunan ekosistem usaha yang terintegrasi, mulai dari akses pembiayaan, pelatihan, pendampingan usaha, hingga penguatan kemitraan dengan usaha besar.
Menurutnya, kreativitas, merek, desain, dan karya intelektual kini memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebagai dukungan pembiayaan usaha melalui valuasi HKI.
Selain pembiayaan, pemerintah juga memperkuat kemitraan UMKM dengan usaha besar melalui kebijakan pembebasan biaya administrasi atau listing fee bagi UMKM yang memasok produk ke toko swalayan sesuai aturan pemerintah.
Pemerintah turut mendorong peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui program inkubator wirausaha berbasis teknologi dan komoditas unggulan agar UMKM lebih inovatif dan berdaya saing.
Di sisi lain, percepatan legalitas usaha juga dilakukan melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi merek, hak cipta, hingga Perseroan Perorangan guna memperkuat perlindungan usaha para pelaku UMKM.
Pemerintah juga memperkenalkan platform SAPA UMKM sebagai layanan terpadu yang memudahkan pelaku usaha mengakses pembiayaan, pemasaran, pelatihan, hingga pendampingan pembukuan dan keuangan dalam satu sistem terintegrasi.
Sebelumnya, pemerintah bersama sejumlah kementerian juga telah melaksanakan akad massal KUR kepada 1.000 pelaku UMKM ekonomi kreatif di Bali sebagai bagiandari upaya memperluas akses pembiayaan dan mempercepat pertumbuhan kewirausahaan nasional.
Dikutip dari liputan6.com
