JAKARTA — Penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp1.607,6 triliun hingga 30 September 2026. Realisasi tersebut setara dengan 68,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, sekaligus tumbuh 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan peningkatan penerimaan pajak didukung oleh aktivitas ekonomi yang membaik serta penerapan sistem administrasi perpajakan Coretax. Pemerintah juga mulai melonggarkan pengelolaan restitusi pajak melalui Direktorat Jenderal Pajak.
Berdasarkan kelompok pajak, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas mencapai Rp809,3 triliun, tumbuh 17,6 persen secara tahunan. Sementara itu, PPh migas meningkat 128,2 persen menjadi Rp43,6 triliun, seiring kenaikan harga minyak bumi.
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tercatat sebesar Rp683,3 triliun, naik 38,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebaliknya, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak lainnya turun 24,8 persen menjadi Rp71,4 triliun.
Dari sisi jenis pajak, PPh Pasal 21 terkumpul Rp189,4 triliun atau tumbuh 19 persen, didukung peningkatan penghasilan karyawan dan perbaikan administrasi perpajakan. Penerimaan PPh badan juga naik 29 persen menjadi Rp276,7 triliun, terutama ditopang sektor terkait minyak kelapa sawit.
Sementara itu, PPN dalam negeri meningkat 51,3 persen menjadi Rp369,5 triliun, antara lain karena aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM). Adapun PPN impor mencapai Rp293,9 triliun, tumbuh 28,1 persen akibat kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Suahasil memperkirakan pertumbuhan PPN dalam negeri akan melambat seiring pelonggaran pengelolaan restitusi pajak. Meski demikian, realisasi penerimaan pajak hingga September masih menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan tahun sebelumnya.
