Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengaku telah berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kholid mengatakan, PDIP menyambut baik aspirasi publik mengenai persoalan yang dikenal sebagai “Ijazah Gate” tersebut. Meski demikian, PKS masih menunggu tanggapan dari fraksi-fraksi lain di DPR sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Anggota Komisi XI DPR itu menyebut komunikasi dengan berbagai pihak akan terus dilakukan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat melalui jalur parlemen. Menurutnya, upaya tersebut perlu disertai komunikasi politik dengan fraksi lain agar persoalan ini dapat ditindaklanjuti.
Hingga saat ini, sebagian besar fraksi di DPR belum menyatakan sikap dan masih mempelajari amar putusan MK terkait polemik tersebut. Karena itu, langkah lanjutan masih menunggu perkembangan komunikasi antarfaksi dan hasil kajian masing-masing pihak.
Sebelumnya, MK melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 menyatakan tidak dapat menerima permohonan yang salah satunya meminta diskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden. Putusan tersebut dibacakan pada Selasa (6/10/2026).
Dalam fakta persidangan, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah pendidikan luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat. MK kemudian menyerahkan fakta hukum tersebut kepada lembaga lain untuk ditindaklanjuti.
PKS kini berupaya menjajaki komunikasi politik dengan PDIP dan fraksi-fraksi lainnya di DPR terkait tindak lanjut putusan tersebut. Namun, belum ada keputusan bersama dari fraksi-fraksi DPR mengenai langkah yang akan diambil selanjutnya.
