Wacana pilkada lewat DPRD kembali mencuat setelah maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Indonesia. Golkar, melalui Wakil Ketua Umum DPP Ahmad Doli Kurnia, menilai mekanisme pemilihan kepala daerah langsung berpotensi meningkatkan biaya politik dan risiko penyalahgunaan kekuasaan.
Kasus terbaru menunjukkan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Praktik penyalahgunaan kekuasaan dan pengaturan proyek pemerintah daerah menjadi sorotan utama dalam wacana perubahan sistem pilkada ini.
Doli menekankan pentingnya mengevaluasi integritas calon kepala daerah dan memastikan mereka mampu menjalankan kebijakan sesuai peraturan perundangan. “Kasus korupsi ini harus menjadi momentum untuk menyeleksi pemimpin yang lebih berhati-hati dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Dengan pertimbangan ini, Golkar menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa menjadi alternatif untuk menekan praktik politik biaya tinggi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.
Dikutip dari liputan6.com
