Anggota Komisi II DPR RI dari PDIP, Deddy Sitorus, menolak usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD dengan alasan biaya tinggi. Menurutnya, biaya mahal pilkada lebih disebabkan praktik politik di partai politik dan budaya mahar politik, bukan sistem pemilihan langsung.
Deddy menekankan Pilkada langsung adalah amanat reformasi yang telah melahirkan banyak pemimpin inovatif di tingkat nasional. Ia mengingatkan, mengganti sistem ini dengan pemilihan yang dikendalikan elite akan mengabaikan aspirasi rakyat.
Politikus PDIP itu juga menegaskan bahwa usulan Pilkada tidak langsung akan ditolak publik, mengacu pada penolakan revisi UU Pilkada sebelumnya yang memicu demonstrasi besar. Deddy menilai perubahan ini sebagai upaya perampasan hak rakyat yang berpotensi memperkuat kekuasaan oligarki.
Sumber liputan6.com
