Sukoharjo — Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengambil langkah agresif untuk menuntaskan persoalan piutang tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berkolaborasi dengan Tim Pembina Samsat, Pemkab Sukoharjo mengumpulkan seluruh petugas dari 12 kecamatan serta 167 desa dan kelurahan se-Kabupaten Sukoharjo guna menyosialisasikan sekaligus melatih implementasi aplikasi Sengkuyung Mobile Berbasis Kewilayahan, Jumat (12/6).
Kegiatan strategis yang berpusat di Gedung Menara Wijaya Lantai 10 ini dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Sukoharjo. Agenda ini turut dihadiri secara langsung oleh Kepala Cabang Jasa Raharja Sukoharjo Arvian Riza Yudhawan, Kepala Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Sukoharjo, serta jajaran Satlantas Polres Sukoharjo.
Dalam sambutannya, Kepala BPKPAD Sukoharjo menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama dalam mendongkrak kepatuhan wajib pajak. Melalui aplikasi Sengkuyung Mobile, peran aktif perangkat kecamatan hingga ke tingkat desa akan diperkuat untuk melacak, mendata, dan menyampaikan informasi langsung kepada pemilik kendaraan yang menunggak pajak.
Dalam pelatihan teknis tersebut, para petugas yang ditunjuk sebagai Person in Charge (PIC) dari tiap wilayah dibekali kemampuan mengoperasikan aplikasi, memetakan potensi tunggakan, hingga tata cara pendekatan edukatif kepada wajib pajak. Pendekatan berbasis wilayah ini diyakini membuat pemantauan menjadi jauh lebih efektif dan tepat sasaran.
Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, potensi piutang pajak kendaraan di wilayah Kabupaten Sukoharjo terbilang cukup besar. Jika potensi ini berhasil dioptimalkan, dana yang masuk akan memberikan kontribusi signifikan terhadap bagi hasil penerimaan daerah, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten.
Kepala Cabang Jasa Raharja Sukoharjo, Arvian Riza Yudhawan, mengapresiasi keterlibatan struktural pemerintahan terkecil ini. Sinergi ini dinilai sangat strategis tidak hanya untuk memulihkan realisasi PKB, melainkan juga untuk mengoptimalkan penghimpunan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). “Kami berharap melalui kolaborasi ini, kesadaran masyarakat untuk membayar SWDKLLJ tepat waktu semakin meningkat demi memberikan perlindungan dasar yang optimal bagi korban kecelakaan lalu lintas,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala UPPD Kabupaten Sukoharjo menyebut dukungan penuh dari para camat dan kepala desa sangat krusial untuk menggali potensi pajak yang selama ini belum tergarap maksimal di lapangan akibat kendala pelacakan alamat pemilik kendaraan.
Melalui gerakan massal berbasis teknologi Sengkuyung Mobile ini, Pemkab Sukoharjo berharap kapasitas fiskal daerah dapat semakin menguat. Keberhasilan program penagihan dan pendataan ini nantinya akan langsung dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta program kesejahteraan warga secara berkelanjutan.
