DPD Partai Demokrat DKI Jakarta meminta Pemprov DKI mengelola APBD 2026 secara lebih efisien dan akuntabel, mengingat anggaran turun Rp10,54 triliun menjadi Rp81,32 triliun akibat pemangkasan transfer dari Pemerintah Pusat. Ketua DPD Demokrat DKI, Mujiyono, menekankan setiap belanja pemerintah harus diuji manfaatnya bagi warga dan bebas dari pemborosan.
Demokrat menilai prioritas lima isu strategis Pemprov DKI—pengendalian banjir, pengelolaan sampah, penanggulangan stunting, kemiskinan, dan kemacetan—sudah tepat dan menyentuh persoalan mendasar warga Jakarta. Selain bantuan sosial, Mujiyono mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga miskin melalui UMKM mikro, akses permodalan produktif, dan pelatihan kerja bersertifikat bagi generasi produktif.
Partai Demokrat juga mengingatkan bahwa penyusutan APBD 2026 berpotensi mempengaruhi sejumlah program prioritas, termasuk kesejahteraan RT/RW, keamanan lingkungan melalui CCTV, ruang terbuka hijau, hingga pembangunan balai kerja, sekaligus mendukung transformasi Jakarta menjadi kota global.
Dikutip dari antaranews.com
